Isu pungli di SD bukan isapan jempol

Cimahi Program sekolah gratis untuk tingkat sekolah dasar yang dicanangkan pemerintah ternyata belum sepenuhnya berjalan. menurut hasil pantauan dilapangan ternyata masih ada sekolah dasar yang memungut sejumlah dana kepada para siswanya.Nita (35)saalah seorang wali murid mengaku masih dituntut membayar sejumlah uang sekolah.” setiap siswa diwajibkan membayar uang sebesar Rp 50.000, untuk pembangunan jalan dalam kompleks sekolah” ujarnya selasa (22/6).
dia juga menambahkan bahwa kedua anaknya yang bersekolah di SD tersebut juga di suruh untuk membeli LKS (lembar Kerja Siswa, red). ” saya juga membayar uang LKS anak saya sebesar Rp 64.000″ ungkap ibu yang berasal dari Semarang Jawa Tengah ini.para wali murid ini juga menyesaalkan tentang beberapa dana pungutan ini, karena setahu mereka ada program sekolah gratis dari pemerintah.

ketika dikonfirmasi kepada bu Nia (50) kepala sekolah SD ini, dia menyebutkan bahwa programs sekolah gratis di SD nya sudah berjalan seratus persen. ” mulai dari biaya pendaftaran,SPP bulanan, ssampai kepada biaya Ujian Akhir Naasional semua ditanggung oleh sekolah”.ungkap ibu kepala sekolah ini.

Saat disinggung tentang dana pembangunan sebesaar Ep 50.000 yang dipungut dari setiap siswa, Ibu yang sudah berkepala lima ini membenarkan adanya. ” dana itu dugunakan untuk  memperbaiki jalan yang rusaak menuju gerbang sekolah, karena kalau hujan turun jalannya sangat becek” ujar ibu yang bernama lengkap Karnia Wati ini. dia juga menambahkan bahwa para orang tua belum terlalu faham dengan makna program pemerintah sekolah gratis tersebut. sehingga dengan adanya progran tersebut orang tua benar-benar berlepas tangan terhadap tanggung jawab biaya sekolah anaknya.”padahal orang tua juga berperan  penting dalam masalah pendidikan ini, jadi tidak sepenuhnya hanya tanggung jawab seekolah” tandasnya.

Toto Suaahrto (52) kabid Sekolah Dasar Dinas pendidikan Kota Cimahi menegaskan bahwa,ia melarang adanya pungutan dari pihak sekolah, kecuali ada kesepakatan dengan pihak wwali murid, itupun dalam hal peningkatan kualitaas pendidikan. dia juga akan menindak tegas kalau ada sekolah yang melakukan pungutan terhadap siswanya.” sekolah boleh melakukan pungutan jika ada kesepakatan dengan orang tua para siswa” ujarnya. dia juga menambahkan, sekolah hanya boleh menganjurkan bukan memaksa. “seperti membeli LKS itu tidak boleh dipaksa tapi hanya sebatas anjuran untuk meningkatkan pengetahuan siswa. tapi kalau ada orang tua yang ingin menyumbangkan sejumlah dan untuk kemajuan pendidikan di suatu sekolah itu deperbolehkan”tambahnya.
ia juga berharap agar kedepannya program ini berjalan dengan lancar, dan dengan adanya program ini tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah karena alasan tidak ada biaya.”saaya berharap supaya mutu pendidikan terutama di sekolah dasar semakin meningkat” ujar pria sberkumis tipis ini. fahrul/job

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s