Komunikasi Politik

Judul Buku                  : Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media)

Pengarang                   : Dan Nimmo

Tahun Terbit                : Juni 2005

Penerbit                       : Rosda, Bandung

Jumlah Halaman          : 263

Dalam buku komunikasi politik menyebutkan cakupan komunikasi politik yang terdiri dari komunikator politik, pesan politik, media komunikasi politik, khalayak komunikasi politik, dan akibat-akibat komunikasi politik, Kraus dan Davis (19760 membaginya menjadi komunikasi massa dan sosialisasi politik, komunikasi massa dan proses pemilu, komunikasi dan informasi politik, penggunaan media dan proses politik, kontruksi realitas politik di masyarakat.                                                                                                     Meskipun tumbuh perhatian terhadap komunikasi politik para sarjana dan praktisi serta tersedia monograf-monograf dan artikel-artikel yang dikhususkan mengenai aspek-aspek politik dan komunikasi.Sumbangan berbagai disiplin ilmu ini mempunyai akibat ganda. Pada satu sisi, ia memperkaya bidang kajian, dan pada sisi lain mengaburkan batas-batas disiplin ilmu komunikasi politik. Secara sederhana, komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru.                                                                                                     Di indonesia, komunikasi politik sebagai disiplin ilmu, telah lama tercantum dalam kurikulum ilmu sosial-baik dalam kajian ilmu komunikasi maupun dalam kajian ilmu politik. Mahasiswa bukanlah satu-satunya kelompok yang tertarik dengan komunikasi politik. Para komunikator politik dalam buku ini dibagi menjadi tiga : politisi, profesional dan aktifis juga telah terlibat lama dalam komunikasi politik. Pada buku ke satu ini, Niimmo bercerita tentang para komunikator politik sebagimana mengidentifikasikan apa yang mereka mainkan, selanjutnya disebutkan juga pada pesan-pesan politik-pada bahasa untuk kepentingan permainan politik. Disini menjelaskan tiga jenis penggunaan bahsa untuk mempengaruhi dan meyakinkan publik yaitu: propaganda, periklanan dan retorika politik. Terakhir membahas media politik, baik yang bersifat interpersonal, organisasional maupun massa.                                                                                    Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”. Kajian komunikasi politik bersifat spesifik, karena materi bahasan terarah kepada topik tertentu yaitu politik dan aspek-aspek yang tercakup di dalamnya.                                                                                                                                        Sikap perilaku politikus, profesional, dan aktifis sebagai komunikator politik yang utama memberi dampak cukup berarti terhadap lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi baik yang berada dalam struktur formal, maupun yang berkembang dalam masyarakat.. Sebagai komunikator poliitik berkuasa ia mampu mengendalikan dan menjalankan kontrol politik, sekaligus mengendalikan sumber-sumber komunikasi. Dalam menjalankan komunikasi para komunikator politik ini menggunakan lambang, bahasa, dan opini publik untuk memberikan keyakinan dan pembangkitan masyarakat yang melakukan aspirasi politiknya kepada kepercayaan komunikator poltik tersebut untuk disampaikan kepada penguasa atau lembaga lainnya.                                                              Dalam melakukan komunikasi politik terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu persuasi politik. Dalam persuasi politik ini bisa dilakukan seperti propaganda, periklanan dan retorika. Akan tetapi dalam menjalankan persuasi politik tersebut dibutuhkan media politik agar tersampaikan seperti melalui saluran massa, interpersonal dan organisasi. Saluran massa adalah alat serta sarana yang memudahkan penyampaian pesan. Dengan mengingatbahwa manusia adalah saluran yang juga sumber serta penerima dalam komunikasi, maka yang harus ditekankan ialah saluran manusia bagi komunikasi politik. Namun, tidak akan mengadaikan media mekanis, tehnik dan sarana yang meningkatkan kontruksi citra manusia saling tukar menukar lambang. Akan tetapi, justru itulah guna lat-alat tersebut, yakni untuk memudahkan, tetapi bukan menjamin ketepatan. Sebaliknya, bila dipikirkan bahwa pada dasarnya manusia,m “maka saluran komunikasi itu lebih daripada sekedar titik sambungan, tetapi terdiri atas pengertian bersama tentang siapa dapat berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagaimana, sejauh mana dapat dipercaya.                                                                                  Dalam melakukan berita politik pemerintah dan pers sebagai sumber dan saluran komunikasi yang tepat, dalam melakukan hal ini pemerintah melakukan pengumpulan berita pada pers dan yang nantinya peran manajemen pada pemerintah sangat mempengaruhi hal apa saja yang akan diberikan.                                                                Buku yang ditampilkan cukup menarik, karena ulasan-ulasan materinya mengandung teoritis yang praktis, hanya saja kata-kata yang digunakan sedikit rumit untuk dipahami. Komunikasi politik berfungsi sebagai alat memerankan interaksi antara komunikator untuk menyampaikan pesan kepada penguasa atau pemerintahan, jadi dengan adanya komunikasi politik mungkin akan tercapai suatu kajian atau praktek yang kongret dalam bermain politik.

.

Judul Buku                  : Komunikasi Nahdlatul Ulama (Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif)

Pengarang                   : Asep Saeful Muhtadi

Tahun Terbit                : 2004

Penerbit                       : LP3ES

Jumlah Halaman          : 296

Buku yang semula adalah hasil studi ini mengambil komunikasi politik NU selama periode tertentu, sejak 1970-an. Dalam perkembangannya, batasan waktu tersebut berubah. Studi yang semula dibatasi mulai 1970-an hingga 1990-an ini, atas beberapa pertimbangan, masukan serta saran-saran yang beberapa kali diskusi, batas akhirnya berubah hingga studi ini dilaksanakan tahun 2001. jadi, buku ini berisikan pergulatan pemikiran NU yang radikal dan akomodatif dalam panggung perpolitikan Indonesia.

Dinamika kehidupan politik Nahdlatul Ulama (NU) yang sebelumnya lebih banyakj diwarnai oleh komunitas pesantren dan kiai, kini menghadapi kenyataan berbeda. Meskipun tema politik dikalangan nahdliyin ini masih akan didominasi oleh tafsir-tafsir politik tradisional dari para sesepuh organisasi, tapi arus progresif yang diperankan oleh kalangan “muda” juga ikut memberikan corak kehidupan yang signifikan. Karena itu, untuk mengaman kan perjalanan politik ke depan, kompromi produktif antara kekuatan-kekuatan sosial di kalangan nahdliyin, kini bukan sesuatu yang mudah di hindari. Kecenderungan politik NU ke depan ini, setidaknya dapat dibaca dalam kipran PKB dan PPNUI.

Secara tidak langsung, hal ini akan menimbulkan pergeseran sosiologis kaum nahdliyin. Feith (1962) mencatat bahwa bila sebelumnya NU merupakan “penggalan massa” dengan para pemimpinnya berperan sebagai “solidarity makers” ketimbang “adminitrators”, maka ke depan akan menjadi sebaliknya. NU yang sebelumnya cenderung diurus oleh kalangan tradisional yang lebih mendasarkan pada pola-pola hubungan emosional, ke depan ia akan menjadi organisasi modern yang dikelola oleh kalangan profesional yang lebih mendasarkan pada pola hubungan-hubungan rasional.

NU (Nahdlatul Ulama), dikenal sebagai organisasi yang berhaluan “tradisional”, Komunikasi politik NU berdiri di antara dua kepentingan, satu sisi meneruskan informasi politik dari atas ke bawah, dan di sisi lain mengemukakan kepentingan rakyat atau ummat ke pihak kekuasaan. Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-27 tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur, telah memutuskan kebijakan kembali ke Khittah 1926, dan menerima pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. Keputusan ini mengandung arti bahwa sejak muktamar tersebut, NU, secara organisatoris, menyatakan menarik diri dari percaturan politik praktis, dan kembali ke garis perjuangan yang pernah disepakati oleh pendiri organisasi tersebut pada awal kelahirannya 1926. selain itu, keputusan ini juga membawa konsekwensi bagi bangkitnya kembali otoritas utama dalam kepemimpinan NU. Sebab, meskipun secara harfiah organisasi itu berarti kebangkitan ulama, tetapi ada kecenderungan sebaliknya, terutama sejak tahun 1952, ketika NU menyatakan dirinya sebagai partai politik, peran ulama dalam NU secara berangsur-angsur tersisihkan oleh peran-peran yang dimainkan oleh kelompok politisi. Padahal khittah itu sendiri mengisyaratkan bahwa NU merupakan organisasi sosial keagamaan, yang berkhidmat kepada keagamaan dan pemberdayaan masyarakat, serta bebas dari subordinasi partai politik apapun.

Tradisi komunikasi dikalangan kaum nahdliyin dibentuk oleh sejumlah variabel yang tidak sederhana. Isi pesan, kontak antarjamaah, serta lingkungan komunikasi yang dari waktu ke waktu selalu memperlihatkan fenomena menarik. Semua ini telah melahirkan dinamika sosial internal jama’ah yang sangat menggairahkan. Kemasan pesan-pesan politik yang hampir selalu memiliki makna sosial agama serta dukungan lingkungan sosial komunitas pesantren memberikan ciri tersendiri dalam merakit perjalanan politik yang diperankannya. Lahirnya partai-partai politik pascareformasi juga, antara lain, terpacu oleh dinamika dimaksud, sehingga kehadirannya pada dua kali momentum pemilu, 1999 dan 2004, tidak bisa dipisahkam dari keterkaitan antarvariabel  tersebut.

Dengan menganalisis faktor-faktor  sosiologis yang senantiasa terlibat dalam proses komunikasi dikalangan nahdliyin, secara sederhana dapat digambarkan bangunan politik NU terutama pascareformasi Indonesia. Peta perjalanan politik yang seolah-olaj memaksa organisasi Islam terbesar di Indonesia ini untuk mengambil langkah-langkah akomodatif telah melahirkan fenomewna fluktuasi sikap dan perilaku politik NU.

Kelincahan NU dalam menyikapi setiap perubahan politik seperti inilah yang sering dianggap sebagai tindakan politik yang kompromistis-akomodatis.

Fenomena politik NU dalam buku ini dilihat dalam kerangka sistem politik indoneisa menjadi salah satu variabel yang langsung atau tidak langsung saling bersentuhan. Sejak masa kelahirannya, NU, dan juga organisasi-organisasi massa (keagamaan) lainnya, senantiasa terkait pada, dan tidak bisa melepaskan diri dari, sistem politik nasional yang mengitarinya. Karena itu, dalam perjalanan sejarahnya, NU hampir selalu terlibat, atau melibatkan diri, atau bahkan dilibatkan dalam kerangka berbagai pergulatan pemikiran politik yang berlangsung di Indonesia. Keterlibatan NU dalam pergulatan tersebut dilandasi oleh satu keyakinan bahwa Islam memberikan jalan tersendiri bagi pemeluknya untuk terlibat dalam kehidupan politik. Sehingga secara praktis diyakini bahwa berpolitik pada dasarnya merupakan salah satu perintah ajaran.

Pada implementasinya, perilaku politik dilihat sebagai salah satu perwujudan dari sikap yang di anutnya, baik secara individual atau kolektif. Karena itu,  untuk melihat latar belakang situasional serta faktor-faktor dominan yang mempengaruhinya, didalam buku ini akan mengungkapkan lebih awal pengalaman sosial politik yang diperankan NU sejak masa kelahirannya, dilanjutkan dengan penelusuran terhadap sejumlah event politik yang langsung ataupun tidak langsung telah berpengaruh terhadap eksistensi serta formulasi partispasi NU.

Buku ini tidak dilengkapi dengan pembanding komunikasi yang dilakukan sebuah organisasi yang sama, karena satu saja ormas bisa terjadi ketimpangan dan kesalahpahaman, untuk selanjutnya buku dapat ditambahkan pembanding sebagai satui contoh ormas yang lainnya.

Judul Buku                  : Pengantar Studi Komunikasi Politik

Pengarang                   : Drs. Sumarno AP, SH. Dan Drs. H. Didi Suhandi

Tahun Terbit                : 1993

Penerbit                       : Orba Shakti, Bandung

Jumlah Halaman          : 196

Alih perhatian para ilmuwan politik dan komunikasi terhadap kajian komunikasi politik menumbuhkan para minat para teoritisi dan para praktisi untuk mengetahui dan memahami apa yang dapat dijumpai dalam kajian tersebut. Ungkapan-ungkapan tentang komunikasi politik bermunculan pada kolom-kolom media cetak surat kabar dan majalah.

Perpaduan antara kajian ilmu komunikasi dengan ilmu sosial lain, akan menghasilkan bentuk perkembangan baru yang menunjukan pada karateristik ilmu itu dipadukan Komunikasi politik sebagai kajian yang memadukan dua disiplin ilmu, yaitu ilmu komunikasi dan ilmu politik. Bobot dari kedua disiplin ini tidak akan sama.. Visi ilmuwan politik mengacu pada pokok bahsan tentang bagaimana suatu sistem politik atau sistem pemerintahan dapat terus berproses dengan menggunakan komunikasi sebagai sarana transformasi nilai dalam proses sistem tersebut. Sedangkan ilmuwan komunikasi akan meletakan bobot bahasan pada materi muatan komunikasi yang mentransformasikan pesan-pesan politik.

Buku ini cukup menguraikan tentang uraian ssbuah gambaran umum komunikasi politik dalam bersifat teoritis. Dalam bahsannya buku ini menguraikan tentang : BAB I menguraikan aspek-aspek komunikasi politik yang mencakup pengertian dan hakikat komunikasi politik serta unsur-unsur politik yang subbagiannya (komunikator politik, politikus sebagai komunikator politik, komunikator profesional dan kelompok aktifis sebagai komunikator politik), komunikan politik dan karateristiknya, serta yang terkhir sumber komunikasi politik. BAB II menguraikan proses komunikasi politik yang subbagiannya metri muatan, alat komunikasi politik, hasil dan arah komunikasi politik (proses terbentuknya pendapat, umpan balik dan efeknya), tujuan atau hasil komunikasi politik. BAB II menguraikan suprastruktur dan insfrastruktur politik yang subbagiannya suprastruktur komunikasi dan aspek-aspeknya serta insfratsruktur komunikasi. BAB IV menguraikan bentuk-bentuk spesialisasi kegiatan komunikasi politik yang subbagiannya publicity (sayarat-syarat penyajian publicity dan beberapa bentuk publicity), public relations dalam lingkup yang lebih luas (public relations dalam kaitan komunikasi politik dan public relations pada infrastruktur), propaganda dan rhetorika (perkembangan propaganda, pengertian dan subyetifikasi propaganda, setiap kebijakan elit berkuasa dimulai dengan propaganda, serta rhetorika dan komunikasi politik). BAB V pendidikan politik dan partisipasi politik produk komunikasi yang subbbgaiannya pendidikan politik sebagai pelestarian sistem (pendidikan politik nasional, pendidikan kelompok politik atau politik golongan), partisipasi politik dalam pelestarian nilai. BAB VI kekuasaan pemerintah dan media massa yang subbaginnya media massa dalam restriksi dan kebebasan (konsep authotarianism, libertanism, social responcibility), pengelolaan media massa menurut konsep pancasila (pengelolaan pers dan jurnalistik, pengelolaan tv, pengelolaan radio siaran, pengelolaan film dan rekaman video), media massa dalam mengubah dan membentuk perilaku politik.                                                                            Dalam kegiatan komunikasi politik dapat menggunakan berbagai bentuk spesialisasi komunikasi seperti propaganda, jurnalistik, retorika, public relations, publicity. Yang paling sering digunakan di antara bentuk kegiatan tersebut yaitu propaganda politik, terutama pada waktu kampanye pemilihan kandidat presiden atau pemilihan wakil-wakil rakyat. Di dalam kegiatan kampanye dibantu pula oleh kegiatan melalui pers yaitu dengan menggunakan news item, editorial dan advertensi politik. Dalam kegiatan komunikasi internasional maka bentuk kegiatan public relations merupakan bentuk yang paling disenangi. karena public relations menempatkan komunikan (individu, kelompok, bangsa) pada posisi yang sama.

Hanya saja buku komunikasi politik ini banyak mengulas tentang toritis dibanding praktis nya yang kurang, jadi pemahaman pembaca dikhawatirkan hanya tau teori tidak tahu prakteknya. Bahasan mengenai komunikasi politik secara mendalam dan lebih rinci tidaklah cukup hanya dibahas dalam satu buku pnegantar. Apa yang tertuang dalam buku ini hanya sebagoian kecil dari seluruh bahasan materi komunikasi politik.

Bahasan lebih luas dalam komunikasi politik memerlukan kajian tersendiri, suatu contoh misalnya tentang bahasan komunikasi dan partisipasi politik merupakan bahasan yang cukup luas dan tidak mungkin dapat dimuat dalam satu sub bab atau buku pun tidak memadai.

Kajian politik bersifat dimensional dan kaukistik, karena berkait dengan berbagai macam problem dan komleksitas permasalah. Kajian komunikasi politik tidak hanya berkisar pada pembahasan proses komunikasi yang memuat pesan-pesan politik, akan tetapi lebih dari itu. Kajian komunikasi politik membahas bagaimana komunikasi dapat berlangsung dalam suatu sistem politikjatau sistem pemerintahan yang mencakup bahasan-bahasan tentang bagaimana sistem itu dapat dipertahankan dan dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.  Bahasan tentang sistem berkait pula dengan transformasi nilai-nilai yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi politik.

Judul Buku                  : Komunikasi Politik Indonesia (Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru)

Pengarang                   : DR. Asep Saeful Muhtadi, M.A.

Tahun Terbit                : 2008

Penerbit                       : Rosda, Bandung

Jumlah Halaman          : 226

Menyoroti pergulatan Islam politik pasca orde baru dan menjadi perhatian dalam buku ini adalah bagaimana seluruh kekuatan Islam politik itu mengkomunikasikan gagasanya juga visi dan misinya sehingga menjadi prilaku masyarakat, dan ini yang menjadi perhatian banyak pengamat sebagai hal yang sangat dinamis bagi masyarakat. Dari tumbuhnya partai-partai berbasiskan Islam membawa kita ke pertanyaan antar penting dan tidak pentingnya mendaftarkan negara Indonesia kepada Syariat Islam. Maka dari itu dengan adanya buku ini memberikan jalan bagaimana mengkomunikasikan Islam kedalam politik. Bisa menjadi sebuah peraturan daerah, penataan Kota, Ekonomi Syari’ah dan macam-macam. Dan ternyata pergulatan Islam- politik seperti ini tidak hanya terjadi di level nasional saja melainkan sampai ke tataran regional bahkan lokal.

Buku ini bersumber dari bahan-bahan data dan informasi yang pernah dihimpun ketika melakuakan penelitian tentang komunikasi politik di lingkungan NU. Sebagian besar contoh-contoh yang ada didalam buku tentang ormas yang melakukan komunikasi politik bagus sekali, karena kita mendapat gambaran bagaimana ormas-ormas melakukan komunikasi politik untuk memperoleh kekuasaan, akan tetapi mengapa selalu ormas Islam yang menjadi kendaraan politik bagi sebagian partai politik dan Islam sudah di identikan sebagai alat politik yang dapat dengan mudah untuk memperoleh kekuasaan.

Dalam penyajiannya, buku ini memusatkan perhatian pada peran-peran politik yang dimainkan kekuatan-keuatan Islam dalam suatu proses partisipasi politik yang dilaluinya. Disadari ataupun tidak disadari, proses tersebut pada dasarnya telah membawa kekuatan Islam itu terlibat dalam ruang politik praktis.benar bahwa secara formal kekuatan-kekuatan Islam itu tidak memerankan treprogram fungsi-fungsi politik praktis. Mereka pada umumnya membuka ruang aktifitasa politik praktis secara individual, dan bukan secara kelembagaan.

Dalam memahami konsep dan komunikasi politik di Indonesia. Dari kurikulum program studi ilmu komunikasi misalnya, disajikan dalam matakuliah komunikasi politik yang berkaitan dengan matakuliah tersebut. Buku ini sengaja dirancang dengan sajian informasi yang meliputi konsep-konsep seperti tertuang pada Bab 2 dan praktik komunikasi politik di lapangan dalam kerangka Islam politik pasca orde baru seperti tersaji pada bab 4 dan 5. sedangkan bab 3 sengaja dibicarakan disini untuk menjembatani pemahaman konsep, pemikiran, dan transformasi Islam politik khususnya dalam ruang sosial yang disebut Indonesia.

Selain itu, buku ini juga berusaha menyajikan informasi yang mungkin akan bermanfaat memberikan wawasan kepada para pembacanya terutama yang berkaitan dengan masalah komunikasi politik Islam. Buku ini tidak hanya berpikir normatiof apa yang disebut komunikasi politik, tapi juga mengajak melihat praktik politik dilapangan. Jika kemudian ditemukan analisis lapangan yang hanya difokuskan dalam wacana Islam politik, hal ini tidak menafikan keuatan lainnya seperti diluar Islam.

Proses politik yang berlangsung pada suatu masyarakat pada gilirannya akan berimplikasi pada perubahan, baik perubahan bersifat progres maupun regres. Jika proses itu lebih diwarnai oleh kepentingan kekuasaan, maka perubahan yang terjadi cenderung bernuansa struktural. Jika sebaliknya, di mana kehendak rakyat lebih dominan dalam memainkan peran politik yang berlangsung, maka akan terjadi perubahan secara kultural. Bentuk perubahan ini secara umum mengisyaratkan mulai tumbuhnya budaya politik yang lebih demokratis. Komunikasi politik berfungsi sebagai daerah yang menggerakan dinamika politik yang lebih demokratis, sehingga muncul dan tenggelamnya kekuatan-kekuatan politik merupakan suatu yang lumrah dan alamiah.

Sederhananya, buku iniu mencoba mengungkap dinamika pergulatan Islam politik di Indonesia pasca-orde batu. Telaah atas fenomena yang muncul berkaitan dengan dinamika dimaksud dilakukan dengan menggunakan perspektif komunikasi politik. Dimensi-dimensi aktor, pesan, saluran serta efek komunikasi yang ditimbulkannya digunakan untuk memetakan peristiwa yang mempretasikan gagasan dan cita-cita Islam politik.

Pada tataran praktis, wacana Islam politik pada akhirnya akan menyentuh eksistensi lembaga-lembaga sosial kegamaan, yang dalam konteks Indonesia wujud sederhananya diperankan organisasi-organisasi massa Islam.

Kepiawaian berkomunikasi menjadi faktor keberhasilan dalam mengemas dan menyampaikan aspirasi politik. Dalam istilah yang lebih populer disebut seni komunikasi politik. Komunikasi politik menjadi nadi kehidupan berbagai kekuatan-kekuatan politik. Hidup-matinya demokrasi, ditentukan oleh berfungsi tidaknya komunikasi politik. Sejak keluar kekuasaan otoriter Orde Baru, gairah politik masyarakat Indonesia tampak begitu berbeda, cenderung euphoria. Fenomena ini tentu saja karena telah terjadi perubahan peta politik yang melekat pada setiap proses yang dilaluinya.

Buku ini melihat secara kritis praktik komunikasi politik Indonesia khususnya dalam konteks pergaulan dan dinamika Islam di Indonesia. Penyaqjiannya telah diseuaikan kebutuhan perkuliahan mahasiswa yang menjadi kelompok kritis dan agen perubahan.

Judul Buku                  : Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar

Pengarang                   : Rochajat Harun, Ir., Med., PhD. Dan Sumarno AP., Drs, S.H.

Tahun Terbit                : 2006

Penerbit                       : C.V. Mandar Maju

Jumlah Halaman          : 236

Dalam buku ini menguraikan beberapa bab diantaranya menguraikan: Bab I Komunikasi Politik Dalam Pendekatan Teoritis, kajian komunikasi politik berada dalam dua diametral yaitu “das sollen” dan “das sein”.Secara filosofis, kajian komunikasi politik adalah hakikat manusia unutk mempertahankan hidup berbangsa dan bernegara. Setiap negara akan selalu berorientasi kepada fungsi primer negara yaitu tujuan negara. Tujuan ini dapat dicapai apabila terwujud komitmen moral dan integritas mental dari seluruh unsur penghuni negara. Dalam kenyataan empiris pengaturan hak-hak berkomunikasi tidak dapat digeneralisasikan ke dalam satu pola sistem. Dalam kenyataan terdapat empat macam sistem komunikasi politik, yaitu: sistem otoriter, sistem liberal, sistem komunis dan konsep tanggung jawab sosial. Pada dasarnya keempat sistem tersebut dapat dikualifikasikan ke dalam dua polar, yaitu: polar totaliter dan polar demokrasi. Unsur-unsur komunikasi yang sangat menentukan berhasil tidaknya proses komunikasi yaitu unsur komunikator karena komunikator dapat mewarnai atau mengubah arah tujuan komunikasi.                                                                                                             Bab II Komunikasi Politik Dalam Totalitas Sistem: Dalam setiap sistem politik selalu terdiri dari dua suasana yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik yang saling berpengaruh Kelompok-kelompok infrastruktur merupakan komunikator-komunikator politik yang berupaya mengembangkan pengaruhnya. Komunikator infrastruktur yaitu para politisi, kelompok profesi, para aktivis dan termasuk para pemuka pendapat (opinion leader).                                                                                                          Bab III Berbagai Kegiatan Komunikasi Politik: Komunikasi politik sebagai unsur dinamis berfungsi membentuk sikap dan perilaku yang terintegrasi ke dalam sistem politik. Sikap perilaku itu diarahkan kepada upaya mempertahankan dan melestarikan sistem nilai. Sosialisasi politik merupakan pula unsur dinamis berfungsi untuk mempersiapkan unsur dinamis yang ada pada diri manusia untuk menerima sistem nilai yang sedang berlangsung dan sekaligus melestarikannya. Sosialisasi politik dilakukan secara bertahap yaitu dimulai dari sejak kecil sampai individu-individu menginjak dewasa. Sosialisasi ini terdapat dua tipe yaitu tipe terikat dan tipe bebas.Pendidikan sebagai suatu aktivitas mempengaruhi, mengubah, dan membentuk sikap dan perilaku berdasar nilai-nilai yang telah dianggap benar dan memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia. Pewarisan nilai-nilai hanyalah dapat dialihkan melalui pendidikan dalam arti luas, baik secara formal maupun nonformal. Pendidikan politik merupakan proses penguasaan simbol-simbol yang diinterpretasikan ke dalam simbol-simbol pribadi. Pemahaman terhadap bekerjanya fungsi-fungsi kekuasaan dan perilaku penguasa merupakan tolok ukur untuk melakukan upaya pelestarian sistem politik.Dalam berlangsungnya komunikasi maka terdapat perilaku kebersamaan baik yang berlatarbelakang psikologis atau enkonomis. Perilaku kebersamaan dapat muncuk dalam bentuk fads, booms, craze, manias, atau pada waktu individu-individu beraada dalam kelompok besar seperti massa.                                                                                                       Bab IV Partisipasi Politik Dan Pendapat Umum:  partisipasi politik menunjukan kepada sikap integritas mental dan komitmen moral warga-warga ke dalam sistem politik yang sedang berlangsung, kegiatan partisipasi politik pada initnya tertuju kepada dua subjek yaitu pemilihan penguasa dan kebijaksanaan penguasa. Perilaku politik yang berkristal dalam wujud partisipasi politik dapat berwujud konvesioanal sebagaimana suatu keharusan yang berada dalam sistem kesertaan media massa dalm partisipasi politik memberi kontribusi cukup bermakna, walaupun terdapat silang pendapat tentang fungsi media massa yang diantaranya menempatkan media massa sebagai fungsi memperkuat terhadap prediposisi yang telah ada.Pendapat umum selalu cenderung kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pertumbuhan pendapat umum lebih tinggi tingkat intensitasnya disebabkan oleh peristiwa-peristiwa politik. Pendapat umum biasanya muncul apabila terdapat kebijaksanaan penguasa yang bersifat asing dan tidak diduga sebelumnya.   Bab V Transaksi Komunikasi Antar Sistem Politik: sistem politik yang bagaimanapun sifat dan bentuknya akan menampakkan pola tetap, setiap sistem menampakan karakter berbeda yang memeberi warna dominan terhadap proses komunikasi yang dilakukan. Peran pemerintah memperoleh kekuasaan untuk mencapai kebaikan publik. Dalam berkejanya sistem suatu negara nasional tidak dapat menghindario dari sistem negara nasional lainnya. Dalam proses komunikasi yang mengkaitkan berbagai kepentingan antarnegara biasa disebut dengan istilah komunikasi internasional, hubungan internasional,dll.                                                                                               Bab VI Dampak Kesenjangan Komunikasi: Kondisi disintegratif dan tuntutan penggantian sistem nilai (reformasi) sebagai akibat sikap perilaku elit berkuasa yang berorientasi kepada kepentingan pribadi dan sifat perlakuan diskriminatif. Dua komponen dasar yang mendorong timbulnya perombakan total (revolusi), yaitu: pertama, tuntutan emansipasi untuk perbaikan hidup, dan kedua tuntutan masyarakat tentang moral. Oleh sebab itu perombakan sebagai produk elit infrastruktur yang merasa tidak puas terhadap kebijaksanaan elit berkuasa, karena setiap kebijaksanaan tidak mampu mengakomodasikan kepentingan-kepentingan elit infrastruktur. Persaingan (competition) merupakan proses di mana orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bersaing mencari keuntungan. Pada akhirnya terjadinya revolusi, konflik dan persaingan bermuara pada dampak kurangnya komunikasi atau informasi yang sampai pada infrastruktur komunikasi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s